Makassar – Menyikapi situasi keamanan yang memanas akibat aksi demonstrasi di Kota Makassar yang berujung pada kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta menyebabkan korban jiwa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Deklarasi Damai. Kegiatan berlangsung di Gedung Manunggal Mini Kodam XIV Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025).
Kegiatan Deklarasi Damai ini dihadiri langsung oleh tokoh penting daerah, antara lain Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ST, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Rusdi Hartono MSi, Kepala Kejati Sulsel Agus Salim SH MH, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Pangkoopsud II, Danlantamal VI Makassar, Kabinda Sulsel, dan pejabat lainnya.
Deklarasi ini diharapkan menjadi komitmen kolektif untuk memperkuat persatuan serta menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Deklarasi damai ini sebagai langkah preventif dalam meredam eskalasi konflik dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum. Hadir unsur Forkopimda Sulsel, pimpinan perguruan tinggi, serta lebih dari 50 organisasi kemasyarakatan (Ormas), termasuk DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan.
LDII Sulsel diwakili oleh Wakil Ketua DPW, Jawiana Saokani, S.Si., M.Pd. Dalam keterangannya, ia menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa. LDII Sulsel menolak segala bentuk aksi anarkisme, kekerasan, dan perusakan fasilitas negara, serta menyampaikan belasungkawa kepada korban jiwa dan keluarganya.
“LDII Sulsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan musyawarah dan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Kekerasan dan aksi destruktif bukanlah solusi. Kita harus bersatu, menjaga kedamaian, serta menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai Pancasila,” ujar Jawiana.
LDII Sulsel siap menjalankan amanat deklarasi damai yang telah ditandatangani bersama oleh Forkopimda Sulsel, Rektor PTN/PTS, Ormas &OKP se Sulsel. “Dalam deklarasi tersebut, para ketua ormas diminta agar mengingatkan anggotanya untuk menjaga kedamaian dan ketertiban di tengah masyarakat,” ujar Jawiana.
Sebagai Ormas keagamaan, LDII berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi, melalui dakwah yang menyejukkan, pembinaan moral masyarakat, serta mendorong masyarakat menjadi pribadi yang religius, damai, dan cinta tanah air.
Lebih jauh, LDII Sulsel juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dari aparat keamanan dalam menangani unjuk rasa. Ia menyebut bahwa dalam situasi krisis, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama.
“Tugas aparat memang berat, namun rakyat tidak boleh menjadi korban. Kami berharap aparat bisa mengawal demonstrasi dengan pendekatan persuasif dan menghindari kekerasan. Serahkan proses hukum kepada pihak berwenang. Jangan sampai masyarakat bertindak sendiri dan memperkeruh suasana,” ujarnya.
LDII turut mengingatkan para elit politik, pejabat negara, serta jajaran TNI dan Polri agar lebih peka terhadap suara rakyat dan memberikan teladan, bukan justru menunjukkan sikap arogan atau provokatif.
“Bangsa ini butuh keteladanan. Jangan beri tontonan yang menyakiti hati rakyat. Musyawarah dan dialog adalah jalan terbaik. Mari kita hindari provokasi dan tindakan anarkis yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan instabilitas,” ungkapnya.