Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan tidak hanya mengevaluasi penggunaan anggaran, tetapi juga membenahi pola koordinasi organisasi hingga tingkat daerah. Langkah itu dibahas dalam Rapat Review Anggaran Program Kerja (Proker) Kwartal III Tahun 2026 di Hotel Aryaduta, Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Rabu (12/8/2026).
Rapat dihadiri Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan H. Asdar Mattiro, S.Sos., M.I.Kom., Sekretaris Dr. Nashruddin, S.Pd., M.Pd., Dewan Penasihat, pengurus harian, serta para ketua dan pengurus biro DPW LDII Sulsel.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi. Pengurus membicarakan realisasi program dan anggaran yang telah berjalan, rencana kerja hingga akhir 2026, evaluasi kegiatan sosial, hingga pembagian koordinator daerah.
Bagi DPW LDII Sulsel, review anggaran tidak semata-mata persoalan berapa besar dana yang telah digunakan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap sumber daya organisasi berujung pada program yang jelas, tepat sasaran, dan memberi manfaat.
Ketua DPW LDII Sulsel, Asdar Mattiro, mengatakan evaluasi diperlukan agar program kerja tetap berada dalam koridor prioritas organisasi.
“Review ini bukan hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program. Kita ingin memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana, memiliki manfaat, dan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal,” ujar Asdar.
Koordinator Daerah untuk Memperpendek Rentang Komunikasi
Salah satu pembahasan strategis dalam rapat adalah pembagian koordinator daerah (korda). Wilayah koordinasi dibagi berdasarkan kawasan, diantaranya Bosowasi, Ajatappareng, Luwu Raya, dan Selatan-Selatan.
Pembagian tersebut menjadi bagian dari upaya DPW LDII Sulsel memperkuat komunikasi dengan jajaran DPD di kabupaten dan kota.
Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Karena itu, koordinasi organisasi membutuhkan pola yang tidak hanya terpusat di tingkat provinsi, tetapi juga memiliki penghubung yang dekat dengan daerah.
Koordinator daerah diharapkan menjadi simpul komunikasi antara DPW dan DPD. Perannya dapat mencakup penyampaian kebijakan dan program, pemantauan perkembangan kegiatan, penghimpunan informasi dari daerah, serta membantu mengurai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Dengan pola tersebut, komunikasi organisasi diharapkan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Pembagian kawasan Bosowasi, Ajatappareng, Luwu, dan Selatan-Selatan juga mencerminkan upaya DPW LDII Sulsel membaca kondisi geografis sebagai bagian dari tata kelola organisasi.
Bagi organisasi yang memiliki jaringan hingga kabupaten dan kota, koordinasi bukan sekadar persoalan administrasi. Ia berkaitan dengan kemampuan memastikan kebijakan dan program di tingkat wilayah dapat diterjemahkan secara tepat sesuai kebutuhan daerah.
Evaluasi Donor Darah Jadi Bahan Pembelajaran
Selain membahas struktur koordinasi, rapat mengevaluasi kegiatan donor darah yang dilaksanakan pada 9 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan Pengajian Akbar.
Kegiatan yang melibatkan PMI Kota Makassar tersebut menjadi salah satu agenda sosial kemanusiaan DPW LDII Sulsel.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, hingga hal-hal yang perlu diperbaiki pada kegiatan mendatang.
Pendekatan evaluasi ini penting karena keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan. Organisasi juga perlu melihat dampaknya, efektivitas pelaksanaan, keterlibatan peserta, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dengan cara itu, setiap kegiatan menjadi sumber pembelajaran bagi program berikutnya. “Evaluasi menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya,” kata Asdar.
Kerja Bakti Nasional Disiapkan Bersama Polda Sulsel
Rapat juga mematangkan persiapan Kerja Bakti Nasional LDII 2026 yang dijadwalkan berlangsung Jumat (14/8/2026) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Kota Makassar.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi DPW LDII Sulsel dengan Polda Sulsel, dalam hal ini SPN Batua.
Kerja bakti di kawasan makam pahlawan membawa pesan yang lebih luas daripada sekadar kegiatan kebersihan. Merawat lingkungan TMP sekaligus menjadi momentum untuk mengenang jasa orang-orang yang telah berjuang bagi bangsa.
Bagi LDII Sulsel, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menerjemahkan nilai kebangsaan ke dalam aksi nyata.
Kolaborasi dengan SPN Batua Polda Sulsel memperlihatkan bahwa kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi titik temu antara organisasi masyarakat dan institusi negara.
Rapat DPW LDII Sulsel tersebut pada akhirnya bukan sekadar forum administratif. Di dalamnya terdapat upaya membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika daerah.
Ada tiga pekerjaan yang berjalan bersamaan: mengevaluasi apa yang telah dilakukan, memperbaiki koordinasi, dan menyiapkan apa yang akan dikerjakan berikutnya.
Pembagian koordinator daerah menjadi bagian dari penguatan struktur komunikasi. Review anggaran menjadi mekanisme pengendalian sumber daya. Sementara evaluasi kegiatan dan persiapan program berikutnya menjadi cara organisasi menjaga kesinambungan kerja.
Dengan pendekatan tersebut, DPW LDII Sulsel menargetkan seluruh program hingga akhir 2026 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan terukur.
Pada akhirnya, organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang memiliki banyak kegiatan. Kekuatan organisasi juga ditentukan oleh kemampuannya mengevaluasi pekerjaan, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, mendengar kebutuhan daerah, dan menerjemahkan keputusan menjadi kerja nyata.
Melalui Rapat Review Anggaran Kwartal III, DPW LDII Sulsel berupaya memastikan prinsip tersebut tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi bagian dari praktik tata kelola organisasi hingga tingkat daerah.